​Kantor Tempo Diteror Kepala Babi dan Bangkai Tikus: Kebebasan Pers Terancam?

​Baru-baru ini, kantor redaksi Tempo menjadi sasaran teror yang mengancam kebebasan pers dan independensi media di Indonesia. Pada Rabu, 19 Maret 2025, sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga diterima oleh Francisca Christy Rosana, seorang jurnalis Tempo. Tak berhenti di situ, pada Sabtu, 22 Maret 2025, Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpenggal. Rentetan teror ini terjadi setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), menimbulkan kekhawatiran bahwa media independen dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu.​

Teror yang Mengancam Kebebasan Pers

Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo bukan sekadar tindakan iseng; ini adalah bentuk teror yang dirancang untuk mengintimidasi dan membungkam suara kritis media. Dewan Pers mengutuk keras tindakan ini, menyebutnya sebagai bentuk kekerasan dan premanisme yang mengancam independensi serta kemerdekaan pers. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mengecam keras teror ini, menyebutnya sebagai upaya pembungkaman kebebasan pers. Mereka menekankan bahwa tindakan tersebut menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara hukum yang demokratis dan tidak menjamin kebebasan pers. 

Independensi Media sebagai Musuh bagi Oknum Tertentu

Independensi media adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Media yang bebas dan independen berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, memastikan transparansi, dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Namun, ketika media menjalankan perannya dengan kritis, terutama terhadap kebijakan pemerintah atau institusi tertentu, mereka kerap dianggap sebagai ancaman oleh oknum-oknum yang merasa terganggu kepentingannya.​

Teror terhadap Tempo dapat dilihat sebagai upaya untuk menekan media agar tidak mengungkap fakta atau melakukan investigasi yang mungkin merugikan pihak-pihak tertentu. Ini mencerminkan pandangan bahwa media independen adalah musuh yang harus dibungkam, sebuah pemikiran yang berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat.​

Tanggapan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Menanggapi teror ini, berbagai pihak mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik tindakan intimidasi tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Kabareskrim untuk menyelidiki peristiwa teror ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik untuk menindaklanjuti hal tersebut. 

Namun, tanggapan dari Sekretariat Kepresidenan yang menyatakan “dimasak aja” menuai kritik tajam. Pernyataan tersebut dianggap tidak sensitif dan meremehkan seriusnya ancaman terhadap kebebasan pers. Dalam situasi di mana media sedang mengalami teror, respons semacam ini tidak hanya tidak pantas tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya peran media dalam demokrasi.​

Pentingnya Perlindungan terhadap Jurnalis

Kasus teror terhadap Tempo menyoroti perlunya mekanisme perlindungan yang kuat bagi jurnalis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menekankan bahwa teror semacam ini tidak hanya mengancam individu jurnalis tetapi juga kebebasan pers secara keseluruhan. LPSK menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan komunitas pers untuk merancang strategi perlindungan yang komprehensif, sehingga setiap tindakan intimidasi atau serangan dapat segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur. ​

Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi?

Teror terhadap media seperti yang dialami Tempo bisa terjadi karena beberapa faktor:​

1. Ketidakpuasan terhadap Pemberitaan: Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau terpojok oleh pemberitaan kritis mungkin mengambil langkah ekstrem untuk menghentikan atau mengintimidasi media.

    

2. Kurangnya Penegakan Hukum: Jika aparat penegak hukum tidak segera menindak pelaku teror terhadap media, hal ini dapat memberikan sinyal bahwa tindakan intimidasi semacam itu dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius.​

    

3. Budaya Anti-Kritik: Di beberapa kalangan, kritik dianggap sebagai ancaman yang harus dibungkam, bukan sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan.​

    

Kesimpulan

Kasus teror terhadap Tempo, dengan pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala, menyoroti ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Tindakan intimidasi semacam ini tidak hanya mengancam individu jurnalis tetapi juga mengancam hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen. Oleh karena itu, diperlukan respons tegas dan kolaboratif dari pemerintah, aparat penegak hukum, komunitas pers, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan media dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut.​

Penting bagi aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku dan motif di balik teror ini, guna mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung kebebasan pers dan menolak segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis sangat diperlukan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa media independen tetap menjadi pilar demokrasi yang kuat dan berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap kekuasaan.